Materi pokok yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Perikanan mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut yang meliputi keanekaragaman jenis ikan dan biota laut lainnya. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kegiatan usaha perikanan diatur dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan agar kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tetap terjaga.

Peraturan ini juga mengatur tentang jenis-jenis kegiatan usaha perikanan yang memerlukan izin, seperti nelayan yang menggunakan perahu atau kapal perikanan dengan tonase tertentu, pembudidaya ikan air tawar, pembudidaya ikan air payau, dan pembudidaya ikan di laut. Pembatasan areal lahan untuk pembenihan dan pembesaran ikan serta teknologi yang digunakan juga diatur secara rinci dalam peraturan ini. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan mengenai prosedur perpanjangan izin usaha perikanan, tata cara penerbitan izin, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pentingnya pengaturan ini terletak pada perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan laut agar tidak mengalami kerusakan akibat kegiatan usaha perikanan yang tidak terkendali. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kegiatan usaha perikanan dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan sekitar. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengendalikan dan memantau kegiatan usaha perikanan guna memastikan bahwa sumber daya ikan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Perikanan menjadi landasan hukum yang penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.