Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, peran pendidik dan tenaga kependidikan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2020 yang menekankan perlunya perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 menjadi dasar hukum bagi perlindungan ini.

Prinsip kepastian hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Prinsip ini menjamin bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2020 juga mengatur berbagai aspek terkait perlindungan, mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 32. Setiap pasal memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pihak terkait.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Gresik dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan lebih tenang dan terlindungi. Perlindungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.