Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mencakup beberapa poin penting yang harus dipahami. Pertama, peraturan ini bertujuan untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, kekerasan, terutama dalam rumah tangga, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Peraturan ini didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan.

Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi definisi kekerasan berbasis jender, ranah domestik dan ranah publik, pelayanan terpadu yang mencakup aspek medis, medico-legal, psikososial, dan hukum, hak untuk melakukan gugatan hukum, penanganan rahasia, penanganan berkelanjutan, serta penguatan ekonomi melalui pelatihan ketrampilan dan akses ekonomi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan pendanaan yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif dalam menangani kasus kekerasan tersebut.