Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2003 mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Gresik. Dalam konteks ini, peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada investor agar dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dalam menginfestasikan modalnya di Kabupaten Gresik.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai persyaratan dan prosedur penanaman modal. Setiap badan hukum yang ingin melakukan penanaman modal dalam negeri atau asing harus memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas. Perusahaan PMDN atau PMA dapat memulai kegiatan komersial setelah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) dari Bupati. Selain itu, perusahaan yang melakukan penambahan investasi atau kapasitas produksi wajib melaporkan perluasan kepada Kepala Dinas.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kewajiban perusahaan dalam menyisihkan dana untuk pembangunan masyarakat. Perusahaan PMA dan PMDN harus menyisihkan dana sebesar 5% untuk kegiatan pembangunan masyarakat, dan hasil penyisihan tersebut harus disetor melalui Kas Daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

Selain itu, peraturan ini juga menetapkan ketentuan terkait dengan penyelesaian proyek, persetujuan prinsip fasilitas atas impor barang modal, dan jangka waktu penyelesaian proyek yang disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan investasi di Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan tertib dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat serta perekonomian daerah secara keseluruhan.