Program Legislasi Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tatacara Mempersiapkan Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang mantap dan dinamis guna mewujudkan negara hukum serta kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Penyusunan program ini dilakukan secara terarah, terencana, terkoordinasi, dan terpadu setiap tahun.

Dalam penyusunan Program Legislasi Daerah, terdapat tahapan yang harus diikuti. Pertama, hak prakarsa DPRD dalam menyusun program tersebut, yang kemudian dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Di sisi Pemerintah Daerah, penyusunan program ini dikoordinasikan oleh Tim Legislasi dan/atau Sekretaris Daerah, dengan melibatkan Bagian Hukum serta instansi vertikal terkait.

Program Legislasi Daerah harus memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mencakup latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan. Program ini ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten.

Dengan adanya Program Legislasi Daerah, diharapkan tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi. Selain itu, lembaga pembentuk Peraturan Daerah diharapkan menjadi lembaga yang kuat, berkualitas, dan berwibawa. Melalui proses penyusunan program ini, diharapkan tercipta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di tingkat daerah.