Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2009 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK :

-	Percepatan pembangunan desa menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan alokasi dana dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Untuk implementasi tersebut, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;UU Nomor 33 Tahun 2004;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 72 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 8 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa merupakan sebuah regulasi yang penting dalam mengatur sumber pendapatan desa untuk mendukung otonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini memberikan pedoman, kebijakan, dan arahan bagi desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Melalui rumus yang ditetapkan dalam peraturan ini, besaran Alokasi Dana Desa dapat dihitung dengan jelas. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan efektif sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2020

Peraturan Bupati Gresik NO 1, BD Kabupaten Gresik 2020 (2)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK :

-

Mohon maaf, sepertinya peraturan yang dimaksud belum disertakan dalam percakapan. Silakan berikan peraturan atau teks hukum yang ingin dijadikan abstrak sehingga saya dapat membantu membuat abstraknya. Terima kasih.

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2020 ini mengatur tentang pencabutan dan penggantian Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Pasal 17A dari Peraturan ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan ini mulai berlaku. Pasal II menegaskan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Januari 2020. Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2020 menjadi acuan yang baru dalam pengalokasian dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2019 (6)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK :

-

Peraturan tersebut mengatur tentang pentingnya penetapan Peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tata cara pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati ini menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;PP Nomor 44 Tahun 2015;PP Nomor 46 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2017

Peraturan Bupati Gresik NO 34, BD Kabupaten Gresik 2017 (34)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 ini dibentuk untuk mengatur tata cara penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 yang memperhatikan kebutuhan desa, karakteristik wilayah, kearifan lokal desa, serta memperhatikan keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan desa dan juga untuk memastikan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 ini mengatur tentang pengelolaan dan alokasi keuangan di tingkat desa yang mencakup Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2017

Peraturan Bupati Gresik NO 9, BD Kabupaten Gresik 2017 (9)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK :

-	Peraturan Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ini dibentuk untuk menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Selain itu, peraturan ini juga memenuhi tuntutan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2017 ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2017. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2017

Peraturan Bupati Gresik NO 7, BD Kabupaten Gresik 2017 (7)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dibentuk untuk mengendalikan penyaluran Alokasi Dana Desa dan menyesuaikan target realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan perubahan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan agar lebih terkendalinya penyaluran Alokasi Dana Desa dan penyesuaian target realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 ini mengatur tentang pedoman pengalokasian, penyaluran, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini memasukkan beberapa perubahan dan penambahan pada pasal-pasal tertentu untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2016

Peraturan Bupati Gresik NO 17, BD Kabupaten Gresik 2016 (17)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016 ini dibentuk untuk mengatur pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber pendanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Selain itu, peraturan ini juga perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2016 ini mengatur tentang pengelolaan dan distribusi dana yang diperuntukkan bagi desa-desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan secara efektif untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman teknis mengenai prosedur penggunaan dan pelaporan keuangan yang harus diikuti oleh pemerintah desa.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2016

Peraturan Bupati Gresik NO 14, BD Kabupaten Gresik 2016 (14)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk mengatur pedoman pengalokasian, penyaluran, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mengatur tentang distribusi dan pengelolaan dana yang berasal dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah ke seluruh desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban desa dalam menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui PPKD. Selain itu, peraturan ini menjelaskan prosedur penyaluran dana tersebut yang dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan keputusan Bupati.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2015

Peraturan Bupati Gresik NO 38, BD Kabupaten Gresik 2015

Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ini dibentuk untuk mengatur penyediaan dana yang diperlukan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2015 juga membutuhkan perubahan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 ini.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Tahun 2015 ini mengatur tentang pembagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa. Peraturan ini menetapkan bahwa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah harus dialokasikan kepada desa, dengan 60% dibagi merata dan 40% dibagi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak PBB per desa. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui distribusi pendapatan yang lebih adil.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2015

Peraturan Bupati Gresik NO 5, BD Kabupaten Gresik 2015

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Penyediaan Dana untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang memerlukan adanya dana sebagai dukungan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. b. Peraturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ini dibentuk berdasarkan pertimbangan mengacu pada huruf a, untuk menetapkan petunjuk teknis yang mengatur pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, serta dana desa dalam tahun anggaran 2015.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ini mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pencairan dana yang diperuntukkan bagi desa-desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, peraturan ini juga mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : ALOKASI DANA DESA

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung