Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PELABUHAN KHUSUS PTINDONESIA 'MARINA SHIPYARD'

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 11, BD Kabupaten Gresik 2006 (883)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2006 tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Pelabuhan Khusus Guna Menunjang Kegiatan Industri Galangan Pembuatan Dan Perbaikan Kapal Dan Perahu PT Indonesia 'Marina Shipyard'

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur secara khusus tentang pelabuhan yang dapat diselenggarakan untuk kepentingan sendiri berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD dalam mengoperasikan fasilitas Dermaga guna kepentingan sendiri di bidang industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran a dan b di atas.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan dan operasional Dermaga Pelabuhan Khusus yang hanya diizinkan untuk kegiatan pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan operasional dermaga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik bersama dengan instansi lain yang berkaitan. Selain itu, peraturan ini mengubah ijin yang dimiliki oleh PT. PRIMA MARINA SHIPYARD menjadi PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 April 2006

PELABUHAN - BAWEAN

2005

Peraturan Bupati Gresik NO 1, BD Kabupaten Gresik 2005

Keputusan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Perairan Pelabuhan Penyeberangan Dipulau Bawean Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Keputusan Bupati Gresik ini dibentuk untuk mengatur kegiatan pembangunan Dermaga Penyeberangan di Pulau Bawean agar dapat dikembangkan sebagai daerah pelabuhan di Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2005 ini mengatur tentang penetapan lokasi perairan untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan daerah pelabuhan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah pesisir dan pelabuhan yang telah ditetapkan. Lokasi yang ditetapkan mencakup area di Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura dengan koordinat tertentu dan berjarak strategis dari fasilitas pelabuhan yang ada.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2005

PELABUHAN - BAWEAN

2005

Peraturan Bupati Gresik NO 1, BD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Perairan Pelabuhan Penyeberangan Di Pulau Bawean Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Keputusan Bupati Gresik ini dibentuk untuk mengatur kegiatan pembangunan Dermaga Penyeberangan di Pulau Bawean agar dapat dikembangkan sebagai daerah pelabuhan di Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2005 ini mengatur tentang penetapan lokasi perairan untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan daerah pelabuhan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik. Lokasi yang ditetapkan mencakup area di Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura dengan koordinat tertentu yang telah dijelaskan dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : PELABUHAN

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung