Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PENCARIAN

Judul

Nomor

Tahun

Jenis

Status

Teks Peraturan

Subjek

Kriteria :

Subjek : PERLINDUNGAN

Menemukan 6 data dalam 0.5051 detik

Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

263 341

Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

PERLINDUNGAN ANAK ANAK

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN ANAK - ANAK

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2019 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK :

-	Perlindungan anak di Indonesia ditegaskan sebagai hal yang strategis dalam memastikan kelangsungan Bangsa dan Negara. Pemberdayaan anak harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka secara fisik, mental, dan sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan berbagai upaya preventif, rehabilitatif, kuratif, dan represif, termasuk proses pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus untuk memulihkan anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak berada pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 4 Tahun 1979;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 1 Tahun 2000;UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 23 Tahun 2004;UU Nomor 13 Tahun 2006;UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;UU Nomor 21 Tahun 2007;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 11 Tahun 2012;UU Nomor 10 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 8 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008;PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan ;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014;
-	Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik merupakan landasan hukum yang mengatur upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera lahir dan batin. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, peraturan ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi kebijakan, dan pelaporan. Melalui pembentukan gugus tugas, pengumpulan data dasar, dan merumuskan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), pemerintah daerah diharapkan dapat fokus pada program pencapaian indikator KLA serta penyelesaian permasalahan anak secara menyeluruh. Dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan ini memberikan landasan yang komprehensif dan terpadu dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

279 228

Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2019 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani ini dibentuk untuk mengatasi masalah bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan. Selain itu, dengan adanya kecenderungan perubahan iklim, globalisasi, gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, perlindungan dan pemberdayaan bagi petani juga sangat diperlukan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2000; Undang Undang No. 16 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 154 Tahun 2014; Peraturan PERMENTAN No. : 40/Permentan/SR.230/7/2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan PERMENTAN No. : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016; PERDAPROV No. 5 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2015;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air dan perbankan yang berisi tentang penampungan air pada waktu surplus dan definisi lembaga perbankan. Peraturan ini juga mencakup penyaluran dana oleh lembaga perbankan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

218 327

Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN LP2B

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN - LP2B

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2015 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini dibentuk untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga bertujuan untuk mengatasi masalah berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Gresik akibat alih fungsi menjadi non pertanian, yang dapat mengganggu upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah. Penetapan peraturan ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melindungi lahan pertanian pangan di Kabupaten Gresik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tetang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2003; Peraturan PERMENTAN No. 41/Permentan/OT.140/9/2009; PERDAPROV No. 5 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 1 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian yang esensial untuk ketahanan pangan. Peraturan ini mencakup sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan pemeliharaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pada pentingnya desentralisasi, tanggung jawab negara, dan memperhatikan keragaman sosial budaya dalam pengelolaan LP2B.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

286 319

Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 17, LD Kabupaten Gresik 2011 (17)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dibentuk untuk mengakui bahwa Hak Asasi Perempuan dan Anak adalah Hak Asasi Manusia, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, perempuan dan anak juga dianggap sebagai aset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, sehingga perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44Tahun 2009; PP No. 2 Tahun 2002; PP No. 3 Tahun 2002; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2008; Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2008; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2009; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; PERDAPROV No. 9 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Peraturan ini menjamin hak-hak korban, menyediakan layanan medis, psikososial, dan medicolegal, serta melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

119 111

Nomor 61 Tahun 2022

Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial Untuk Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Di Kabupaten Gresik

PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 61, BD Kabupaten Gresik 2022 (61)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial Untuk Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi, penting untuk menerapkan kebijakan penganggaran belanja yang terfokus pada perlindungan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 menegaskan bahwa daerah harus mengalokasikan belanja wajib untuk perlindungan sosial selama periode Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna menangani dampak inflasi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi di Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial untuk Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Gresik bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan sosial guna mendukung penanganan inflasi di daerah tersebut. Ruang lingkup peraturan ini mencakup bentuk perlindungan sosial, pemantauan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. Perlindungan sosial dilakukan melalui pemberian bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum kepada sasaran penerima seperti ojek, pelaku usaha mikro, dan nelayan. Sasaran penerima harus memenuhi syarat berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perlindungan sosial ini, diharapkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, memperkuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di daerah, meningkatkan taraf hidup penerima bantuan, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penerima bantuan sosial.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

91 111

Nomor 46 Tahun 2007

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

2007

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BD Kabupaten Gresik 2007 (2248)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Pembinaan dan Perlindungan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini dibentuk untuk menjamin kelangsungan hidup, kelestarian, dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan fisik, pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi makro melalui PPK dengan terus dilaksanakan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan. b. Peraturan Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, sehingga perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK dapat terjamin dengan lebih baik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2007 ini mengatur tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PPK dari perubahan status kepemilikan yang tidak diinginkan dan memastikan keberpihakan pada orang miskin. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan peran masyarakat sebagai pemilik sah hasil kegiatan PPK dan memperkuat kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2007

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : PERLINDUNGAN

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung