| ABSTRAK : |
| - |
Peraturan tersebut bertujuan memberikan petunjuk kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang berisi Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022. |
| - |
UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2017;PP Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2016;PP Nomor 29 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 16 Tahun 2021;PERPRES Nomor 97 Tahun 2014;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERPRES Nomor 33 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2014;PERMEN Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012;PERMEN Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014;PERMEN Keuangan Nomor : 164/PMK.05/2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 100 Tahun 2018;PERMEN Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019;PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;Latar Belakang. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan anggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya buku ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 bagi Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran berdasarkan prinsip-prinsip teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, dengan tujuan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 1;Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini meliputi Pendahuluan, Organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Tenaga Non ASN, Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Negara/Pemerintah, Perjalanan Dinas, Rapat, Lembur, Bea Materai dan Pajak, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi serta Penutup.;Azaz Umum Pelaksanaan APBD Azas umum pelaksanaan APBD mengacu pada Pasal 74 sampai dengan Pasal 80 UU Nomor 33 Tahun 2004;Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah. 4.;Pengeluaran atas beban APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam PERDA. 4.;Dalam hal PERDA sebagaimana dimaksud pada angka 4.2 tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya. 4.;Kepala Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 4.;Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. 4.;Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD. 4.;Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah. 4.;Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. 4.;Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan PERDA. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 2 4.;Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.9 dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan- nya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. 4.;Penggunaan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 4.;Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.9 ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. 4.;Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.12 belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 4.;Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan. 4.;Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4.14 ditetapkan dengan PERDA. 4.;Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 4.14 dicantumkan dalam APBD. 4.;Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya. 4.;Belanja sebagaimana dimaksud pada angka 4.16 selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 4.;Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. 4.;Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 4.;Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 4.20 adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 3 BAB II ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN;Pengguna Anggaran/PA 1.1 Kepala SKPD karena jabatannya berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 1.2 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat dibawahnya sebagai KPA/KPB sesuai bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 1.3 Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang dalam Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut: a. menyusun RKA SKPD b. menyusun DPA SKPD c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran f. melaksanakan pemungutan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan h. menandatangani SPM i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah n. melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas o. menyusun Anggaran Kas SKPD p. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dokumen Pemberian Bantuan Sosial dan dokumen Pengesahan Pendapatan dan Belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tidak dilakukan melalui RKUD Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 4 q. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD dan r. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.4 Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan maka: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan dokumen pendukungnya b. surat penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan dokumen pendukungnya sebagaimana pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan BUD sebagai laporan dan c. dalam hal Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan, maka Kepala Daerah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas/Pejabat Pelaksana Harian, yang Tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran melekat pada pejabat yang ditetapkan dan tidak boleh menggeser alokasi anggaran yang telah ditetapkan. 1.5 Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.6 Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD 1.7 Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.8 PA yang bertindak sebagai pejabat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan perundang-undangan. 1.9 PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 1.10 Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengelolaan keuangan. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 5;Kuasa Pengguna Anggaran/KPA 2.1 PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala unit SKPD selaku KPA. 2.2 Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran, lokasi, dan/atau rentang kendali. 2.3 Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dapat dilakukan oleh SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.4 Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD. 2.5 Pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan lainlain PAD yang sah f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya dan g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.6 Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA. 2.7 Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA. 2.8 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 2.9 Apabila KPA merangkap sebagai Kuasa BUD penandatangan SPM- LS dan SPM-TU menjadi kewenangan PA. 2.10 Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.11 KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 6 2.12 Dalam hal terdapat unit organisasi yang bersifat khusus, KPA mempunyai tugas : a. menyusun RKA-Unit Organisasi bersifat khusus b. menyusun DPA-Unit Organisasi bersifat khusus c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi yang bersifat khusus yang dipimpinnya e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan h. menandatangani SPM i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi yang bersifat khusus yang dipimpinnya l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.13 Dalam hal KPA berhalangan sementara untuk melakukan perjalanan dinas, cuti, diklat, sakit ebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka kewenangannya kembali kepada Pengguna Anggaran. Atau dapat mengusulkan kepada Bupati untuk dapat menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan sebagai KPA. 2.14 Dalam hal KPA berhalangan tetap dan belum ditunjuk Pejabat difinitif maupun pelaksana tugas, maka kewenangannya kembali kepada Pengguna Anggaran. Dan apabila sudah ditetapkan pejabat definitif maupun Plt/Plh maka tugas dan kewenangan KPA melekat pada pejabat yang ditetapkan. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 7;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK 3.1 PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK. 3.2 PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 3.3 Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi: a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 3.4 Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi: a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA. 3.5 Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi: a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan dan c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 3.6 Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 8 3.7 Dalam membantu tugas, PPTK pada unit SKPD bertanggungjawab kepada KPA. 3.8 PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/unit SKPD. 3.9 Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. 3.10 Untuk dapat ditetapkan sebagai PPTK memiliki kriteria sebagai berikut : a. pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya b. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dan c. menduduki jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah PA/KPA atau pejabat fungsional minimal jenjang jabatan Ahli Muda. 3.11 PPTK yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja sampai paling lama 1 (satu) bulan, PPTK memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan persetujuan PA/KPA b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, ditunjuk Pejabat PPTK dan diadakan berita acara serahterima dan c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, ditunjuk dan ditetapkan PPTK pengganti.;Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/PPK- SKPD 4.;Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPKS KPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 9 4.;Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD 4.;Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD. 4.;PPK–SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. 4.;PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran b. menyiapkan SPM c. melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan e. menyusun laporan keuangan SKPD. 4.;Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. 4.;Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4.6, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu : a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan dan c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 4.;Kepala SKPD dapat menetapkan Pembantu PPK SKPD pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD. 4.;Dalam hal PPK-SKPD berhalangan, maka: a. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat Pengganti PPK-SKPD dan ditetapkan dengan keputusan PA dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 10 b. apabila sesudah 3 (tiga) bulan PPK-SKPD belum dapat melaksanakan tugas, maka ditetapkan PPK-SKPD baru dengan keputusan PA.;Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 5.1 Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. 5.2 Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan : a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik b. rentang kendali dan/atau lokasi dan c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5.3 PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukann oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 5.4 Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 5.5 Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 5.6 Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5.3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi : a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara lainnya dan b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 5.7 PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi : Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 11 a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukann oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM c. menyiapkan SPM d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus dan f. menyusun laporan keuangan pada unit SKPD khusus. 5.8 PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan Unit SKPD. 5.9 Kepala Unit SKPD dapat menetapkan Pembantu PPK Unit yaitu pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD.;Bendahara Penerimaan 6.1 Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. 6.2 Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. 6.3 Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dan e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 12 6.4 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan. 6.5 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD. 6.6 Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah. 6.7 Tugas dan wewenang sesuai lingkup penugasan paling sedikit meliputi: a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dan f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah. 6.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara administratif dan fungsional. 6.9 Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 6.10 Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 6.11 Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 6.12 Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 13 fungsional atas penerimaan pada Unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. 6.13 Dalam hal Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Berhalangan, maka: a. apabila Bendahara Penerimaan berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasa kepada pejabat lain untuk melakukan penerimaan pendapatan dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD selaku PA b. apabila Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasa kepada pejabat lain untuk melakukan penerimaan pendapatan dan tugas-tugas Bendahara PenerimaanPembantu atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Unit SKPD selaku KPA atau apabila tidak dapat ditunjuk pejabat lain maka kewenangan kembali ke Bendahara Penerimaan c. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan diadakan berita acara serah terima dan d. apabila Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. 6.14 Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pendapatan daerah. 6.15 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 6.16 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 14 melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan. 6.17 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.;Bendahara Pengeluaran 7.1 PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Daerah. 7.2 Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 7.3 Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU. dan SPP LS b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.4 Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 7.3, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala daerah b. memeriksa kas secara periodik c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal atau eksternal dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 15 f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD. 7.5 Dalam PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 7.6 Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan pertimbangan besaran anggaran, rentang kendali dan/atau lokasi. 7.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU. dan SPP LS b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran c. menerima dan menyimpan TU dari BUD d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik dan h. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.8 Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 7.7, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala daerah b. memeriksa kas secara periodik c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 16 e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal atau eksternal pada tahun berjalan. 7.9 Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Berhalangan, maka: a. apabila Bendahara Pengeluaran berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasa kepada pejabat lain untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD selaku PA b. apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasa kepada pejabat lain untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu atas tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Unit SKPD selaku KPA atau apabila tidak dapat ditunjuk pejabat lain maka kewenangan kembali ke Bendahara Pengeluaran c. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diadakan berita acara serah terima dan d. apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. 7.10 Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Bendahara unit organisasi bersifat khusus. 7.11 Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 7.12 Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 7.13 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 17 bertanggungjawab secara administrative dan fungsional. 7.14 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 7.15 Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 7.16 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 7.17 Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 7.18 Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 7.19 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 7.20 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran. 7.21 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran disebut Pembantu Bendahara Pengeluaran. 7.22 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: a. melakukan aktifitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa. c. menyimpam uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 18 7.23 Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 7.24 Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna: a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan m. memberi label barang milik daerah Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 19 n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang o. melakukan stock opname barang persediaan p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 7.25 Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan;Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD Tahun 2022, Perangkat Daerah dapat membentuk tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan ketentuan sebagaimana berikut: a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari- hari e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien dan f. dibentuk khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;Susunan Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak terdiri atas: Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 20 a. Pengarah I : Bupati. b. Pengarah II : Wakil Bupati. c. Pengarah III : Sekretaris Daerah. d. Pengarah IV : Asisten (sesuai lingkup bidang kegiatan) e. Ketua : Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk f. Sekretaris :Sekretaris Perangkat Daerah atau Pejabat ditunjuk g. Anggota : Sesuai kebutuhan (menyesuaikan kegiatan). h. Unsur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.;Susunan Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan untuk tim yang dibentuk secara khusus meliputi Tim Perencanaan Pembangunan Daerah, Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPPRA), Tim Propemperda, Tim Saber Pungli, Tim Pengadaan Tanah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7.26 Tim Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Teknis;Perangkat Daerah dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis untuk kegiatan non konstruksi dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagaimana berikut: a. Aparatur Sipil Negara yang dilibatkan dalam tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis memiliki kemampuan teknis atau klasifikasi akademik yang dibutuhkan b. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berasal dari jabatan fungsional dan c. keluaran hasil kegiatan tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis dapat dituangkan oleh aparatur sipil negara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menjadi hasil kerja dalam pencapaian angka kredit.;Perangkat daerah membentuk tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis untuk kegiatan konstruksi khususnya pembangunan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut pengelola teknis dengan melibatkan aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagaimana berikut: Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 21 a. Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah non teknis harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis b. Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah teknis berupa pejabat pengelola teknis sesuai kebutuhan dengan kemampuan teknis diantaranya di bidang : 1) teknik arsitektur 2) teknik sipil 3) teknik mekanikal atau mesin 4) teknik elektrikal atau elektro 5) teknik lingkungan 6) manajemen konstruksi dan 7) manajemen proyek. c. Prosedur pengelolaan teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah d. Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara: 1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung Negara mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dan 2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pembinaan gedung negara menugaskan Pengelola Teknis dalam kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi. e. Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas mendapatkan biaya pengelolaan teknis berupa biaya operasional f. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf e digunakan untuk:;biaya perjalanan dinas;biaya pembelian alat tulis kantor Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 22;biaya lembur (mamin lembur) dan;biaya komunikasi dan dokumentasi g. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan h. pengelola teknis dapat berasal dari jabatan fungsional i. keluaran hasil pengelola teknis dapat dituangkan oleh aparatur sipil negara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menjadi hasil kerja dalam pencapaian angka kredit dan j. pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas pada: 1) kegiatan persiapan dan tahap perencanaan teknis 2) tahap pelaksanaan konstruksi dan 3) kegiatan pasca konstruksi. 7.27 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut : a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretariat daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah, kabupaten atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk mempertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja Perangkat Daerah. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 23 BAB III PENGADAAN BARANG/JASA 3.1; |
| - |
Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 mengatur pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan rapat di dalam dan di luar kantor pemerintah daerah, serta biaya-biaya yang dapat dianggarkan. Selain itu, pedoman ini juga menetapkan tata cara pertanggungjawaban rapat, termasuk persyaratan seperti undangan, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya. Selain itu, pedoman ini juga mengatur tentang pembentukan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang merupakan bagian integral dari tim pelaksana kegiatan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan dengan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. |
|
