081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik
Peraturan Bupati Gresik
  Admin        952       242
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Bupati Gresik
Judul
Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
32
Singkatan Jenis
PERBUP
Tahun Terbit
2011
Tempat Penetapan
Kabupaten Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
02-08-2011
Subjek
PAJAK - PBBP2 - KEUANGAN DAERAH
Sumber
BD Kabupaten Gresik 2011
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Hukum Administrasi Keuangan Daerah
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2011Pb3525032.pdf
Abstrak Peraturan :   2011absPb3525032.pdf
Penandatangan
SAMBARI HALIM RADIANTO
Peraturan Terkait
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Administrasi Keuangan Daerah
Pemrakarsa
Kabupaten Gresik. Bupati
Bagikan
Halaman ini telah diakses 952 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
  
ABSTRAK

PAJAK - PBBP2 - KEUANGAN DAERAH

2011

Peraturan Bupati Gresik NO 32, BD Kabupaten Gresik 2011

Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :
-   Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah abstrak lengkap yang diambil dari peraturan tersebut: Undang-undang ini mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Badan Peradilan Khusus. Setiap lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan dan fungsi yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai susunan, tugas, keanggotaan, serta prosedur di dalam lembaga-lembaga peradilan tersebut. Dalam UU ini diatur juga mengenai independensi kehakiman, yaitu kebebasan lembaga peradilan untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lain. Independensi ini menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan keabsahan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai kode etik bagi para hakim dan majelis hakim yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dari para hakim sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan berkeadilan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diharapkan lembaga peradilan di Indonesia dapat bekerja secara mandiri dan profesional dalam memberikan keputusan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.
CATATAN :
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011
-   Status Peraturan bupati gresik Tidak Berlaku

PAJAK - PBBP2 - KEUANGAN DAERAH

2011

Peraturan Bupati Gresik NO 32, BD Kabupaten Gresik 2011

Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK:
-   Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah abstrak lengkap yang diambil dari peraturan tersebut: Undang-undang ini mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Badan Peradilan Khusus. Setiap lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan dan fungsi yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai susunan, tugas, keanggotaan, serta prosedur di dalam lembaga-lembaga peradilan tersebut. Dalam UU ini diatur juga mengenai independensi kehakiman, yaitu kebebasan lembaga peradilan untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lain. Independensi ini menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan keabsahan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai kode etik bagi para hakim dan majelis hakim yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dari para hakim sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan berkeadilan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diharapkan lembaga peradilan di Indonesia dapat bekerja secara mandiri dan profesional dalam memberikan keputusan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.
CATATAN:
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011
-   Status Peraturan bupati gresik Tidak Berlaku
  DOWNLOAD ABSTRAK
  
FILE VERSI INGGRIS
2011Pb3525032.pdf
  Preview
  Download
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].