Materi yang disajikan dalam teks tersebut berkaitan dengan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pajak daerah yang diberikan oleh Bupati kepada wajib pajak. Terdapat berbagai ketentuan mengenai pengurangan pajak terutang berdasarkan berbagai kondisi, seperti peningkatan akibat perubahan lingkungan, objek pajak yang merupakan cagar budaya, perguruan tinggi swasta, dan badan usaha yang mengalami kerugian.

Selain itu, terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan keringanan pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, seperti menyampaikan surat permohonan keringanan pajak terutang yang berisi informasi identitas wajib pajak, alasan pengajuan keringanan, jumlah pajak terutang, dan tanggal jatuh tempo pajak terutang. Juga terdapat ketentuan mengenai dokumen pendukung yang harus disertakan dalam permohonan keringanan pajak terutang, terutama dalam kasus keadaan di luar kemampuan wajib pajak atau kondisi kahar.

Penting untuk memahami bahwa keringanan pajak ini diberikan dalam rangka memberikan bantuan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu, seperti kondisi tertentu objek pajak yang terkena bencana alam atau keadaan luar biasa lainnya. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam situasi-situasi tertentu yang mempengaruhi kemampuan keuangan mereka.

Dengan demikian, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan ini penting bagi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, agar dapat memanfaatkan keringanan pajak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selain itu, prosedur pengajuan keringanan pajak juga harus diikuti dengan benar agar permohonan dapat diproses dengan baik oleh pihak yang berwenang.