Materi Pokok: Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam Peraturan Bupati Gresik

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek PPJ, baik orang pribadi maupun badan, yang menggunakan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Subjek PPJ adalah mereka yang dapat menggunakan dan/atau menyediakan tenaga listrik. Wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan PPJ diatur dalam Peraturan Bupati Gresik. Nilai Jual Tenaga Listrik menjadi dasar pengenaan PPJ. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan beberapa kondisi, seperti tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, dihasilkan sendiri dengan kWh meter, atau dihasilkan sendiri tanpa kWh meter.

Tarif PPJ ditetapkan berbeda-beda tergantung pada penggunaan tenaga listrik. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain memiliki tarif berbeda dengan yang dihasilkan sendiri. Golongan industri memiliki tarif 3%, sementara penggunaan tenaga listrik dari sumber lain lainnya dikenakan tarif 10%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri memiliki tarif 1,5%.

Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Peraturan Bupati Gresik juga mengatur ketentuan minimal jam nyala listrik untuk penggunaan yang tidak menggunakan kWh meter. Ada ketentuan minimal jam nyala untuk penggunaan utama, cadangan, dan darurat.

Masa PPJ berlangsung selama satu bulan kalender, dan PPJ terutang saat penggunaan tenaga listrik terjadi. Peraturan Bupati ini berlaku untuk pengguna tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN, dengan dasar perhitungan sesuai ketentuan yang diatur.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik mengatur secara rinci mengenai PPJ, termasuk subjek, dasar pengenaan, tarif, cara perhitungan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan.