Materi pokok dari peraturan yang disebutkan adalah tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 dan perubahannya dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2024. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari materi tersebut antara lain adalah prosedur penelitian material dalam pemastian jumlah pajak terutang, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penagihan pajak, dimana jika dalam 14 hari sejak menerima surat teguran pajak belum dilunasi, maka akan dilakukan penindakan terhadap objek pajak.

Selain itu, terdapat informasi mengenai harga satuan listrik dan biaya pemakaian listrik berdasarkan golongan dan batas daya tertentu. Materi juga mencakup ketentuan mengenai permohonan keringanan pajak terutang, termasuk batas waktu pengajuan keringanan untuk berbagai jenis pajak seperti BPHTB dan PBB-P2. Terakhir, terdapat ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan kriteria tertentu, seperti pembayaran pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang.

Dengan demikian, materi pokok dari peraturan tersebut mencakup prosedur pemungutan pajak daerah, penagihan pajak, tarif listrik, permohonan keringanan pajak, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Semua ketentuan tersebut penting untuk dipahami agar pelaksanaan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.