081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
  Admin        1285       297
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Judul
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
3
Singkatan Jenis
PERDA
Tahun Terbit
2023
Tempat Penetapan
Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
27-02-2023
Subjek
PENGELOLAAN KEUANGAN
Sumber
LD Kabupaten Gresik 2023 (3)
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Administrasi Negara-Keuangan Daerah
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2023Pd3525003.pdf
Abstrak Peraturan :   2023absPd3525003.pdf
Penandatangan
FANDI AKHMAD YANI
Peraturan Terkait
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Administrasi Keuangan Daerah
Pemrakarsa
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
Bagikan
Halaman ini telah diakses 1285 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
  
ABSTRAK

PENGELOLAAN KEUANGAN

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2023 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK :
-   Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu diatur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-   Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 1 Tahun 2022;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;PP Nomor 8 Tahun 2006;PP Nomor 71 Tahun 2010;PP Nomor 2 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 7 Tahun 2021;PP Nomor 19 Tahun 2022 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;
-   Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan proses yang diatur secara ketat dalam peraturan daerah. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut menjelaskan prosedur yang harus diikuti, termasuk pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, evaluasi rancangan peraturan daerah, dan penetapan peraturan daerah tentang APBD. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penyempurnaan rancangan peraturan daerah, evaluasi perubahan APBD, dan akuntansi pemerintah daerah. Proses penetapan APBD harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan pengeluaran keuangan daerah dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
CATATAN :
-   Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023
-   Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku

PENGELOLAAN KEUANGAN

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2023 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:
-   Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu diatur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-   Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 1 Tahun 2022;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;PP Nomor 8 Tahun 2006;PP Nomor 71 Tahun 2010;PP Nomor 2 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 7 Tahun 2021;PP Nomor 19 Tahun 2022 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;
-   Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan proses yang diatur secara ketat dalam peraturan daerah. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut menjelaskan prosedur yang harus diikuti, termasuk pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, evaluasi rancangan peraturan daerah, dan penetapan peraturan daerah tentang APBD. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penyempurnaan rancangan peraturan daerah, evaluasi perubahan APBD, dan akuntansi pemerintah daerah. Proses penetapan APBD harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan pengeluaran keuangan daerah dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
CATATAN:
-   Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023
-   Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku
  DOWNLOAD ABSTRAK
  
FILE VERSI INGGRIS
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].