Materi pokok dari peraturan daerah yang disampaikan mencakup beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pertama, terdapat ketentuan mengenai dana cadangan yang harus ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD. Selain itu, jika dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dapat ditempatkan dalam portofolio dengan hasil tetap dan risiko rendah. Hasil dari portofolio tersebut akan menambah dana cadangan dan posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Kemudian, terdapat ketentuan terkait pelaporan kerugian daerah yang harus dilakukan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan. Jika terdapat pegawai yang melanggar hukum atau kewajibannya yang menyebabkan kerugian daerah, mereka diminta untuk menyatakan kesanggupan untuk mengganti kerugian tersebut.

Selain itu, terdapat pedoman penyusunan RKA-SKPD yang harus disusun oleh kepala SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. RKA-SKPD harus memuat rencana pendapatan, belanja untuk setiap program dan kegiatan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Laporan kinerja juga harus disusun oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Terakhir, terdapat ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja yang harus diselenggarakan oleh entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi. Sistem ini harus dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan akuntansi daerah. Laporan kinerja harus mencakup perkembangan keluaran dan hasil dari setiap kegiatan dan program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.