Materi yang terdapat dalam teks tersebut mencakup beberapa undang-undang dan peraturan terkait dengan pengelolaan rumah susun di Kabupaten Gresik. Undang-undang yang disebutkan antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tarif Sewa Rumah Susun yang mengalami perubahan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021. Perubahan tersebut mencakup ketentuan terkait pembayaran sewa, uang jaminan sewa, dan sanksi penghentian hunian.

Dalam konteks pengelolaan rumah susun, terdapat aturan terkait pembayaran sewa bulanan kepada Pemerintah Daerah melalui UPT Rusunawa Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik. Calon penghuni wajib menyerahkan uang jaminan sewa pada awal menempati rumah susun, yang akan dikembalikan saat masa tinggal berakhir sesuai perjanjian. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi penghentian hunian jika penghuni mengundurkan diri atau mendapatkan sanksi tertentu.

Peraturan Bupati ini juga mengatur mengenai teknis operasional pengelolaan rumah susun, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diumumkan melalui Berita Daerah Kabupaten Gresik.