Materi pokok dari teks yang disediakan adalah tentang keringanan retribusi yang dapat diberikan kepada Wajib Retribusi. Keringanan tersebut dapat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau kombinasi dari ketiganya. Ada batas waktu yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan keringanan retribusi, yaitu paling lambat 14 hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Prosedur pengajuan keringanan retribusi meliputi persyaratan tertentu seperti surat permohonan yang mencakup informasi identitas, alasan pengajuan, bentuk keringanan, jumlah retribusi yang diajukan, dan tanggal jatuh tempo retribusi.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama antara pihak terkait. Kontrak harus ditandatangani oleh para pihak yang berwenang, seperti Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau pimpinan Pihak Ketiga. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, namun dapat mengalami perubahan atas materi kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak.

Selain itu, terdapat juga informasi mengenai insentif fiskal retribusi yang dapat diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha atau Wajib Retribusi lainnya. Insentif fiskal tersebut dapat berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

Dengan demikian, materi pokok dari teks tersebut mencakup prosedur dan ketentuan terkait keringanan retribusi, penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama, serta pemberian insentif fiskal retribusi untuk mendukung kebijakan investasi.