Materi pokok yang diminta berkaitan dengan Pasal 34 dan Pasal 24 yang mengatur tentang kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. Pasal-pasal ini mengatur mengenai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, baik yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau koperasi. Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Mitra kerja sama harus memelihara objek kerja sama dan barang hasilnya, serta pembagian keuntungan harus disetorkan ke kas umum daerah.

Selain itu, Pasal 24 juga mengatur tentang penyewaan barang milik daerah kepada pihak lain. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang hingga lebih dari 5 tahun untuk kerja sama infrastruktur atau kegiatan usaha yang memerlukan waktu sewa lebih lama. Formula tarif sewa ditetapkan oleh Bupati dan hasil sewa harus disetorkan ke rekening kas daerah.

Kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait kerja sama infrastruktur dan penyewaan barang milik daerah, serta mengatur tata cara, jangka waktu, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama infrastruktur dan penyewaan barang milik daerah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya regulasi yang jelas seperti Pasal 34 dan Pasal 24 ini, diharapkan dapat tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan badan usaha serta pihak lain yang menyewa barang milik daerah. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi pijakan bagi pengelolaan infrastruktur dan barang milik daerah yang lebih terarah dan efisien demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.