Materi pokok yang diminta berkaitan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penetapan status penggunaan tanah dan bangunan harus sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna. Selain itu, pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan barang inventaris yang tidak digunakan kepada Bupati melalui Pengelola.

Peraturan Bupati Gresik juga mengatur mengenai penatausahaan barang milik daerah, termasuk pembukuan, pendaftaran, dan pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) serta Kartu Inventaris Barang. Pembantu pengelola bertanggung jawab atas rekapitulasi pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Selain itu, pengguna/Kuasa Pengguna diwajibkan untuk menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.

Peraturan Bupati Gresik ini juga mencakup definisi-definisi penting seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, dan SKPD. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.