Materi pokok dari dokumen-dokumen yang disebutkan mencakup berbagai aspek hukum dan regulasi terkait kesejahteraan sosial, keuangan negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan hak-hak penyandang disabilitas. Secara spesifik:

1. **UU No. 13 Tahun 1998** - Mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia, memastikan bahwa para lansia mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang layak.
2. **UU No. 17 Tahun 2003** - Mengatur tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan.
3. **UU No. 11 Tahun 2009** - Fokus pada kesejahteraan sosial secara umum, termasuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.
4. **UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya** - Menetapkan kerangka dan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. **UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya** - Mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintahan daerah, termasuk otonomi dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
6. **UU No. 8 Tahun 2016** - Menyediakan kerangka hukum untuk hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas.
7. **Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021** - Mengatur tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan efisiensi dan efektivitas bantuan sosial.
8. **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2019 dan perubahannya** - Memberikan pedoman umum tentang program jaminan sosial lanjut usia di Provinsi Jawa Timur.
9. **Perda Kabupaten Gresik No. 13 Tahun 2012** - Mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik, termasuk program dan layanan sosial bagi masyarakat.