Materi pokok yang dimaksud adalah tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki oleh Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan hidup dan prakarsa Desa atau masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau muncul karena prakarsa masyarakat Desa.

Dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul, Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas Desa, dan pengembangan peran masyarakat Desa. Tanah kas Desa merupakan tanah milik Desa yang berasal dari berbagai sumber seperti tanah bengkok, titisoro, pangonan, sengkeran, guron, cawisan, dan tanah lain yang dikuasai Desa sebagai kekayaan Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa memberikan wewenang kepada Desa untuk mengatur kepentingan masyarakat Desa secara efektif sesuai dengan perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa seperti pembangunan, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa.

Dengan adanya kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, diharapkan Desa mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, kewenangan ini juga menjadi landasan bagi Desa dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat Desa.