Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik
Peraturan Bupati Gresik
Admin
200
146
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi
(hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan).
Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Bupati Gresik
Judul
Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
25
Singkatan Jenis
PERBUP
Tahun Terbit
2019
Tempat Penetapan
Kabupaten Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
01-10-2019
Subjek
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Sumber
BD Kabupaten Gresik 2019 (25)
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Hukum Administrasi Pemerintahan
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan : 2019Pb3525025.pdf
Abstrak Peraturan : 2019absPb3525025.pdf
Penandatangan
SAMBARI HALIM RADIANTO
Peraturan Terkait
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah - Kepegawaian
Pemrakarsa
Kabupaten Gresik. Bupati
Halaman ini telah diakses 200 kali
MATERI POKOK PERATURAN
Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi (pengakuan) dan asas subsidiaritas (pemberian kewenangan) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Desa. Tujuan utamanya adalah mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme pelaksanaan kewenangan desa, pungutan desa, dan pembiayaan. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul meliputi sistem organisasi masyarakat, tata cara pemilihan kepala desa, penyusunan peraturan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Bupati ini penting untuk memastikan bahwa Desa memiliki kewenangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan Desa dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, serta lebih akuntabel dalam pengelolaan kewenangannya. Hal ini juga dapat menjadi landasan bagi Desa untuk mengembangkan potensi lokalnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik merupakan instrumen penting dalam memperkuat peran Desa dalam sistem pemerintahan yang terpusat namun tetap memberikan ruang bagi otonomi lokal.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme pelaksanaan kewenangan desa, pungutan desa, dan pembiayaan. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul meliputi sistem organisasi masyarakat, tata cara pemilihan kepala desa, penyusunan peraturan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Bupati ini penting untuk memastikan bahwa Desa memiliki kewenangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan Desa dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, serta lebih akuntabel dalam pengelolaan kewenangannya. Hal ini juga dapat menjadi landasan bagi Desa untuk mengembangkan potensi lokalnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik merupakan instrumen penting dalam memperkuat peran Desa dalam sistem pemerintahan yang terpusat namun tetap memberikan ruang bagi otonomi lokal.
ABSTRAK
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2019
Peraturan Bupati Gresik NO 25, BD Kabupaten Gresik 2019 (25)
Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik
ABSTRAK : |
|
||||||
CATATAN : |
|
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2019
Peraturan Bupati Gresik NO 25, BD Kabupaten Gresik 2019 (25)
Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik
ABSTRAK: |
|
||||||
CATATAN: |
|
FILE PERATURAN
FILE VERSI INGGRIS
STATUS PERATURAN
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].