Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Peraturan Bupati ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Dalam hal ini, Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor 061/8374/031.1/2018 telah dikeluarkan untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Gresik.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran terdiri dari Kepala UPT, Jabatan Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPT memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pemadam kebakaran. Selain itu, terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional pemadam kebakaran sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.

Peraturan Bupati ini juga mengatur wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti Wilayah Kerja 1, Wilayah Kerja 2, Wilayah Kerja 3, Wilayah Kerja 4, dan Wilayah Kerja 5. Setiap wilayah kerja memiliki kecamatan-kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang mengatur tata kerja dan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.