Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Peraturan ini mengatur mengenai definisi-daerah, pemerintah daerah, bupati, dinas, kepala dinas, unit pelaksana teknis dinas, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga di Kabupaten Gresik.

Selain itu, terdapat pula rujukan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi peraturan ini, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016.

Selain itu, materi pokok juga mencakup tata kerja di Dinas Sosial, di mana setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Pimpinan juga bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya, memberikan petunjuk, dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Dalam tugas-tugas spesifik, terdapat pembagian peran antara berbagai jabatan struktural dan fungsional di Dinas Sosial, seperti Seksi Veri-vali Data yang memiliki tugas-tugas khusus terkait dengan verifikasi dan validasi data penyandang masalah sosial. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Dengan demikian, Peraturan Bupati ini memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan pelayanan sosial yang optimal bagi masyarakat di daerah tersebut.