Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Kearsipan merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya penyelamatan, pelestarian, dan pengelolaan arsip/dokumen sebagai bukti nyata dan lengkap mengenai kegiatan administrasi pemerintah dan pembangunan. Arsip/dokumen dianggap sebagai warisan budaya bangsa dan bukti pertanggungjawaban kebangsaan kepada generasi mendatang. Peraturan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dalam Peraturan Daerah ini, dijelaskan mengenai definisi arsip, naskah, dan organisasi bukan Pemerintah Non Profit. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai Daftar Pertelaan Arsip yang berisi informasi rinci tentang arsip yang digunakan untuk kepentingan penyusutan arsip/dokumen. Terdapat juga penjelasan tentang Bernilai Pertanggungjawaban Nasional yang merupakan informasi penting yang terekam dalam arsip dan memiliki arti penting bagi pertanggungjawaban organisasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pemindahan arsip in-aktif secara internal dan penyerahan arsip in-aktif maupun statis berdasarkan penilaian arsip. Selain itu, diatur pula tentang Jadwal Retensi Arsip yang berisi jangka waktu penyimpanan arsip/dokumen. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam arsip/dokumen tetap utuh, tidak terpisah dari lembaga penciptanya, serta memiliki otentisitas dan kredibilitas yang terjamin.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kearsipan, diharapkan pengelolaan arsip/dokumen dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan yang telah diatur. Penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban nasional menjadi fokus utama dalam implementasi peraturan ini guna menjaga keberlangsungan sistem administrasi pemerintah dan pembangunan.