Materi pokok yang dimaksud adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pengalokasian pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan ini menjelaskan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat atasnya. Mereka diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penghasilan tetap minimal harus sama dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Gresik.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal. Mereka dapat diberikan penghargaan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Namun, mereka yang berhenti karena tindak pidana atau terpilih kembali sebagai Kepala Desa tidak mendapatkan penghargaan purna tugas.

Peraturan ini juga memuat ketentuan bahwa Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap, namun dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penyaluran dana purna tugas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk pada rekening atas nama yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengatur keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penghargaan purna tugas bagi mereka yang berhenti dari jabatannya.