Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan langkah penting dalam mengatur sistem penghargaan purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa yang berhenti karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal. Pasal 7 dari peraturan daerah tersebut diubah untuk memberikan penghargaan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada kepala desa dan perangkat desa yang berhenti. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan yang adil dan proporsional bagi setiap kepala desa yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.

Dalam konteks ini, perubahan tersebut juga mengatur bahwa kepala desa yang berhenti karena habis masa jabatan dan terpilih kembali sebagai kepala desa berhak mendapatkan penghargaan purna tugas. Namun, penghargaan purna tugas hanya diberikan pada akhir periode masa jabatan. Selain itu, peraturan tersebut menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak berhak menerima penghargaan purna tugas.

Penyaluran dana purna tugas dilakukan melalui bank yang ditunjuk pada rekening atas nama yang bersangkutan, sehingga proses penyaluran dana dapat dilakukan secara transparan dan tercatat dengan baik. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan sistem penghargaan purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.