Materi pokok dari teks yang diberikan adalah tentang regulasi pajak terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan prosedur penagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pasal-pasal yang disebutkan mengatur tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran.

Selain itu, terdapat informasi mengenai tata cara penagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dapat dilakukan dengan surat paksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa pajak yang terutang namun tidak dibayar tepat waktu dapat ditagih dengan surat paksa.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai keberatan dan banding terkait dengan ketetapan pajak daerah. Wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak tertentu, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan juga diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan.

Secara keseluruhan, materi pokok dari teks tersebut mencakup tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, prosedur penagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar, serta ketentuan mengenai keberatan dan banding terkait dengan ketetapan pajak daerah. Semua ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian masalah terkait dengan pajak daerah.