Materi pokok dari peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang perubahan atas retribusi ijin pelayanan ketenagakerjaan mencakup beberapa hal penting. Pertama, definisi-daerah, Bupati, dan Pemerintah Daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan retribusi. Kedua, pengelompokan retribusi menjadi jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu, dengan penjelasan masing-masing. Ketiga, definisi badan, tenaga kerja, dan tenaga kerja Indonesia untuk memperjelas subjek dan objek retribusi. Keempat, penjelasan mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berperan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Selain itu, peraturan juga mencakup ketentuan-ketentuan teknis terkait biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau badan yang terkait dengan tenaga kerja. Misalnya, biaya ijin kerja malam wanita, biaya pendaftaran perjanjian kerja bersama, biaya pendaftaran penyelenggaraan, dan biaya ijin penyelenggaraan pelatihan ketrampilan tenaga kerja. Semua biaya ini diatur sesuai dengan klasifikasi perusahaan kecil, sedang, atau besar.

Dengan demikian, peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas dan terperinci terkait dengan retribusi dan biaya-biaya terkait tenaga kerja di Kabupaten Gresik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi perusahaan, badan, dan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.