Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Ketenagakerjaan mencakup beberapa hal penting. Pertama, tujuan pembentukan retribusi ini adalah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi di masa depan agar pelayanan bidang ketenagakerjaan tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jelas. Kedua, retribusi ini diperlukan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap pelayanan ketenagakerjaan.

Selain itu, materi pokok juga mencakup wilayah pemungutan retribusi, di mana retribusi ini dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan bidang ketenagakerjaan diberikan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai masa berlaku izin, di mana masa berlaku izin dan perpanjangan ijin pelayanan ketenagakerjaan ditetapkan dalam tabel yang terlampir dalam peraturan daerah ini. Pendaftaran ulang harus dilakukan sebelum jatuh tempo ijin berakhir.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan jenis dan pengembangan usaha dalam bidang ketenagakerjaan yang harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan ijin kepada Bupati. Selain itu, terdapat juga referensi kepada undang-undang terkait seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah terkait latihan kerja dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur retribusi izin pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, serta menegaskan pentingnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dari Pemerintah Daerah untuk memastikan pelayanan bidang ketenagakerjaan dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat secara transparan dan efektif.