Materi pokok yang diminta berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Organisasi ini memiliki peran penting dalam memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga bersifat lokal, non-politis, dan berfungsi secara sosial. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menghimpun potensi swadaya masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga.

Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak mungkin 30 Kepala Keluarga untuk desa dan 75 Kepala Keluarga untuk kelurahan. Sedangkan Rukun Warga terdiri dari minimal 2 Rukun Tetangga untuk desa dan 3 Rukun Tetangga untuk kelurahan. Pembentukan Rukun Tetangga melibatkan musyawarah antara Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat.

Dalam pengelolaan keuangan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat memperoleh dana dari sumbangan Kepala Keluarga dan usaha-usaha lain yang sah. Pengelolaan keuangan ini harus dilakukan secara tertib dan teratur, dengan laporan yang disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setiap tahun. Sumbangan yang dipungut untuk setiap Kepala Keluarga disesuaikan dengan kondisi setempat, seperti untuk kas sosial atau kematian Rukun Warga sebesar 20%.

Rapat Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga diadakan secara berkala, dengan kehadiran pengurus dan anggota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemberian nomor surat-surat keluar yang harus dilengkapi dengan kode tertentu untuk memudahkan identifikasi asal surat. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah terkait, maka akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan dicabutnya Peraturan Daerah sebelumnya yang tidak berlaku lagi.