Materi pokok yang dimaksud dalam konteks ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah, tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian, serta tanggung jawab dari setiap jabatan. Misalnya, Pasal 22 menjelaskan bahwa Seksi Penagihan bertugas untuk melakukan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah melewati batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan, permohonan banding, serta mengelola data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, Pasal 31 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Jawa Timur. Pasal 32 menekankan pentingnya penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam melaksanakan tugas, baik di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi lain di luar Dinas tersebut.

Pasal 34 menjelaskan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, yang harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya hierarki dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1991 ini memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan Dinas Pendapatan Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.