Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik mencakup beberapa poin penting. Pertama, penjelasan umum yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan peraturan daerah ini didasarkan pada kewenangan daerah, karakteristik daerah, keuangan daerah, sumber daya aparatur, dan kerjasama antar daerah.

Kemudian, terdapat penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Selain itu, diatur pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja Kecamatan. Setiap Cabang Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dioperasikan dengan koordinasi oleh camat.

Dalam Bab IV tentang Tata Kerja, diatur prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi mitra kerja lainnya. Setiap Kepala Dinas atau Pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya, bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Laporan dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk pada bawahan. Dengan demikian, peraturan ini mengatur struktur organisasi, tugas, dan kewajiban dalam menjalankan pelayanan publik di Kabupaten Gresik.