Materi pokok yang diminta berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang peraturan pajak daerah terkait dengan hiburan dan pertunjukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Pajak hiburan dikenakan pada berbagai jenis kegiatan hiburan seperti pertunjukkan, kesenian, musik, dan lain sebagainya. Besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh penyelenggara hiburan berbeda-beda tergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan.

Pajak hiburan dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak, yaitu jumlah pembayaran atau biaya yang seharusnya dibayarkan untuk menikmati hiburan tersebut. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan telah ditetapkan dalam peraturan daerah, seperti untuk pertunjukkan musik dan tari sebesar 20%, karaoke 25%, dan bilyard 25%. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop, di mana tarif pajaknya berbeda-beda tergantung pada golongan bioskop dan jenis film yang diputar.

Selain besarnya tarif pajak, peraturan daerah juga mengatur mengenai wilayah pemungutan pajak, masa pajak, serta prosedur pengajuan keberatan dan banding terkait dengan pembayaran pajak. Wajib pajak diharuskan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap, serta menandatanganinya. Jika terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan nama, alamat, masa pajak, besarnya kelebihan pembayaran pajak, dan alasan yang jelas.

Dalam hal terdapat keputusan keberatan atau banding yang dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan dalam waktu tertentu setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPDLB) agar tidak terjadi penundaan yang berkepanjangan.