Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang prosedur keberatan terhadap ketetapan pajak daerah. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak yang diterima, namun ada prosedur yang harus diikuti agar keberatan tersebut dapat dipertimbangkan.

Pertama, wajib pajak harus menyampaikan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberatan yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertimbangkan secara hukum. Selain itu, wajib pajak juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang diterima.

Kedua, permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan ketetapan pajak. Namun, jika wajib pajak tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut karena alasan diluar kekuasaannya, maka hal tersebut harus dapat dibuktikan.

Ketiga, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tidak akan dianggap sebagai surat keberatan dan tidak akan dipertimbangkan. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan bahwa keberatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, pengajuan keberatan tidak akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun sedang mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak.

Kelima, Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan keberatan diterima. Jika dalam waktu tersebut tidak ada keputusan yang diberikan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Dengan demikian, prosedur keberatan terhadap ketetapan pajak daerah memiliki tahapan-tahapan yang harus diikuti dengan cermat agar keberatan yang diajukan dapat dipertimbangkan secara hukum dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun fiskus.