Materi mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2002 merupakan pedoman dasar yang mengatur tata kelola keuangan di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keuangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk menetapkan aturan yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kewenangan keuangan kepala daerah dan DPRD, pengelolaan kas, pengelolaan pengeluaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pinjaman daerah, serta pertanggungjawaban keuangan.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat ketentuan umum yang menjelaskan definisi-daerah, pemerintah daerah, kepala daerah, sekretaris daerah, DPRD, dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat penjelasan pasal demi pasal yang mengatur perubahan anggaran, keputusan lain yang disamakan dengan Surat Keputusan (SKO), surat perintah membayar utang (SPMU), standar akuntansi keuangan pemerintah daerah, laporan kemajuan pelaksanaan APBD, dan nota perhitungan APBD.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2002 menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.