Materi pokok yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur tata cara dan ketentuan terkait dengan pemotongan hewan ternak di Kabupaten Gresik. Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek terkait retribusi dan pemotongan hewan ternak.

Salah satu poin penting dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai biaya persatuan penyediaan jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa. Biaya tersebut mencakup biaya operasional langsung, biaya tidak langsung, biaya modal, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Sementara keuntungan yang dikehendaki ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya dan modal.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur struktur dan besarnya tarif untuk berbagai jenis pelayanan terkait pemotongan hewan ternak. Misalnya, tarif untuk pemeriksaan kesehatan hewan, pemakaian kandang peristirahatan, pemakaian tempat pemotongan, dan lain sebagainya. Tarif ini berbeda-beda tergantung pada jenis ternak yang dipotong.

Peraturan Daerah ini juga menetapkan wewenang penyidik dan prosedur penyidikan yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan penutup yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan pemotongan ternak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Retribusi Rumah Potong Hewan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pemotongan hewan ternak di daerah tersebut untuk memastikan berlangsungnya proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta hewan ternak yang terlibat.