Materi pokok yang diminta berkaitan dengan tata cara penagihan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam konteks usaha sarana pariwisata.

Tata cara penagihan retribusi diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Menurut pasal tersebut, pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai langkah awal penagihan retribusi harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Wajib retribusi kemudian diberi waktu 7 hari setelah menerima surat teguran untuk melunasi kewajibannya. Jika dalam waktu tersebut belum dilunasi, surat teguran atau peringatan selanjutnya akan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Sementara itu, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah yang sama. Wajib retribusi yang telah membayar lebih dari yang seharusnya dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk menghitung kembali jumlah yang seharusnya dibayarkan. Permohonan tersebut akan diproses oleh Bupati, dan kelebihan pembayaran dapat langsung dikembalikan atau dihitung terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga.

Dalam konteks usaha sarana pariwisata, pemahaman tata cara penagihan dan pengembalian retribusi sangat penting. Hal ini membantu para pelaku usaha dalam memahami kewajiban pembayaran retribusi dan hak mereka untuk mendapatkan pengembalian jika terjadi kelebihan pembayaran. Dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, diharapkan dapat tercipta kepatuhan yang baik dari para pelaku usaha dalam membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.