Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut:

Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang pengelolaan usaha pariwisata di Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan potensi kepariwisataan yang meliputi seni, budaya, dan keadaan alam yang strategis untuk dikembangkan. Dalam rangka pelestarian sejarah dan lingkungan, pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat mengangkat potensi seni daerah, sejarah Islam di Pulau Jawa, serta obyek wisata darat dan air. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat ketentuan mengenai jenis-jenis usaha pariwisata yang diatur, seperti hotel, penginapan remaja, taman satwa, pagelaran seni budaya, dan lain sebagainya. Setiap jenis usaha pariwisata diwajibkan memenuhi ketentuan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana terkait dengan usaha pariwisata yang dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.

Peraturan Daerah juga menetapkan ketentuan peralihan dan penutupan terhadap regulasi-regulasi sebelumnya yang mengatur pariwisata di Kabupaten Gresik. Usaha pariwisata yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan teknis dalam jangka waktu tertentu. Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur pariwisata sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Gresik.