Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2005 adalah sebuah regulasi yang mengatur perubahan atas Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Nomor 16 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Perubahan ini dilakukan karena adanya perkembangan dan ketentuan baru di bidang jasa konstruksi yang perlu diakomodasi. Dalam pembuatannya, Pemerintah Kabupaten Gresik merujuk pada beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa peraturan pemerintah terkait lainnya.

Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah mengenai persyaratan izin usaha jasa konstruksi. Badan usaha yang ingin menyelenggarakan usaha jasa konstruksi harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati. Selain itu, izin usaha jasa konstruksi juga diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai biaya izin usaha jasa konstruksi, yang dibedakan berdasarkan skala usaha, yaitu kecil, menengah, dan besar. Biaya ini mencakup berbagai aspek, seperti sertifikat baru, perubahan data, hingga registrasi. Selain itu, perubahan dalam pengawasan pemberian izin usaha jasa konstruksi juga ditegaskan, di mana Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan jasa konstruksi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2005 menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur izin usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Gresik. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola usaha konstruksi yang lebih teratur dan terkendali, serta memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan jasa konstruksi.