Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi merupakan landasan hukum yang mengatur prosedur perizinan bagi Badan Usaha Nasional yang bergerak dalam bidang konstruksi di wilayah Kabupaten Gresik. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur tata cara pengajuan, persyaratan, biaya administrasi, serta jangka waktu berlakunya izin usaha.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai kewajiban perusahaan atau individu yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap enam bulan sekali. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan usaha konstruksi di wilayah tersebut.

Prosedur pengajuan IUJK juga diatur dengan jelas dalam peraturan ini. Perusahaan atau individu yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan tersebut dapat berupa permohonan izin baru, perpanjangan izin usaha, atau permohonan untuk mengubah data.

Selain itu, biaya administrasi yang dikenakan kepada perusahaan atau individu yang mengajukan permohonan IUJK juga diatur dalam peraturan ini. Biaya administrasi tersebut berbeda untuk perusahaan dan individu, serta tergantung pada jenis permohonan yang diajukan, seperti permohonan izin baru, perpanjangan izin usaha, atau permohonan pengubahan data.

Jangka waktu berlakunya IUJK juga diatur dalam peraturan ini. IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha berlaku selama empat tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali. Sementara itu, IUJK dapat digunakan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, diharapkan dapat tercipta ketertiban dan kejelasan dalam menjalankan usaha konstruksi di wilayah tersebut, serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan atau individu yang bergerak dalam bidang konstruksi.