Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang prosedur keberatan dan banding terkait dengan pajak daerah. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pajak yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat. Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan harus dilakukan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal keputusan diterima oleh wajib pajak. Jika Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan setelah permohonan keberatan diajukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Selain keberatan, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Jika keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Namun, jika terdapat kekurangan pajak yang terungkap setelah proses keberatan atau banding, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Dengan demikian, prosedur keberatan dan banding terkait dengan pajak daerah memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak agar keputusan pajak yang diterbitkan dapat dipertimbangkan secara adil dan transparan. Selain itu, prosedur ini juga memberikan kepastian hukum terkait dengan pembayaran pajak dan penyelesaian sengketa pajak.