Materi yang diminta berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2005. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk mengelola manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Gresik. Pembentukan BKD ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BKD memiliki peran penting dalam mengatur formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, program kesejahteraan, dan pemberhentian PNS di Kabupaten Gresik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan manajemen PNS di tingkat daerah. Dalam konteks ini, BKD bertanggung jawab atas berbagai aspek kepegawaian yang mencakup proses rekrutmen, penempatan, pengembangan karir, hingga pengelolaan kesejahteraan PNS.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2005 juga mengatur mengenai struktur organisasi BKD, tugas dan fungsi setiap unit kerja di dalamnya, serta prosedur kerja yang harus diikuti. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan manajemen kepegawaian di Kabupaten Gresik dapat berjalan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Daerah tersebut juga mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan BKD harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan secara nasional guna memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pengelolaan kepegawaian di seluruh daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik menjadi landasan hukum yang mengatur tata kelola kepegawaian di tingkat daerah, sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan efektif melalui penataan yang baik dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil.