Materi pokok dari teks yang disediakan adalah prosedur pembayaran pajak dan proses keberatan serta banding terkait dengan ketetapan pajak. Pasal-pasal yang dijelaskan mengenai pembayaran pajak menekankan bahwa pembayaran harus dilakukan tepat waktu dan lunas, dengan kemungkinan angsuran yang dapat disetujui oleh Bupati. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai tempat pembayaran pajak, dokumen yang digunakan, serta tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Selain itu, terdapat penjelasan mengenai proses keberatan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat terkait dengan ketetapan pajak yang dianggap tidak benar. Wajib Pajak harus mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan juga diatur dalam pasal tersebut.

Proses banding juga dijelaskan dalam teks, di mana jika keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan imbalan bunga tertentu. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, di mana Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan syarat yang ditentukan.

Dengan demikian, materi pokok dari teks tersebut mencakup prosedur pembayaran pajak, proses keberatan, proses banding, serta tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam peraturan yang berlaku.