Materi pokok yang terdapat dalam dokumen yang disediakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Dokumen ini dikeluarkan oleh Bupati Gresik dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 1 November 2005 dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2005. Peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat.

Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Gresik, perlu dibentuk lembaga Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ini diatur dalam peraturan daerah tersebut. Dokumen ini juga mengacu pada beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Peraturan Daerah ini juga menetapkan bahwa dengan berlakunya peraturan ini, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan perijinan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, akan diatur dalam Peraturan Bupati. Dokumen ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait organisasi dan tata kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.