Materi yang disampaikan dalam dokumen tersebut mengenai penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa kewenangan penuh untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan diberikan kepada penyelenggara pelabuhan. Namun, terdapat kendala dalam pencapaian kondisi ideal yang diharapkan karena adanya pemisahan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT. (Persero) Pelindo III yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Dokumen juga menyoroti masalah monopoli yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelindo III yang melanggar undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, disebutkan bahwa penataan ulang terkait kepelabuhanan di Kabupaten Gresik perlu dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan menghilangkan praktek monopoli yang merugikan.

Selain itu, dokumen juga menyinggung tentang kewenangan daerah dalam bidang pemerintahan, termasuk di dalamnya bidang perhubungan. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam berbagai bidang, termasuk perhubungan.

Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang harus memperhatikan kepentingan penyelenggara pelabuhan yang telah mengeluarkan investasi dalam pembangunan pelabuhan. Selain itu, dokumen juga mengatur tentang retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang dikenakan oleh penyelenggara pelabuhan.

Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan, penegakan hukum terkait praktek monopoli, serta pentingnya penataan ulang yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk mencapai kondisi ideal dalam pengelolaan kegiatan kepelabuhanan di Kabupaten Gresik.