Materi pokok yang dimaksud adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik yang mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Perubahan tersebut didasari oleh semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dengan memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam implementasinya, perubahan tersebut memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah, serta memberikan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Selain itu, perubahan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan demikian, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik merupakan langkah yang diambil untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.