Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Daerah terkait Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2004 hingga 2014. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan ruang wilayah, pembangunan perkotaan, sistem transportasi, penggunaan lahan, serta peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Salah satu poin penting dalam Peraturan Daerah tersebut adalah mengenai hirarki perkotaan yang didasarkan pada jumlah penduduk, pengaruh fasilitas sosial ekonomi, fasilitas umum jalan, dan index kekotaan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peranan perkotaan yang optimal sesuai dengan besaran jumlah fasilitas kekotaan yang dimiliki.

Selain itu, Peraturan Daerah juga mengatur sistem transportasi darat, laut, dan udara. Sistem transportasi darat meliputi jaringan jalan darat dengan jenis-jenis jalan seperti arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, dan lokal sekunder. Sementara itu, sistem transportasi laut mencakup pengembangan pelabuhan umum dan khusus serta penetapan jalur pelayaran. Untuk sistem transportasi udara, pengembangan bandara udara perintis menjadi fokus.

Penggunaan lahan terbangun diarahkan maksimal 60%, dengan 40% untuk ruang terbuka dan 60% untuk pembangunan permukiman. Sistem permukiman perkotaan juga diatur dalam Peraturan Daerah, yang mencakup pola hubungan antar kawasan permukiman sebagai pusat kegiatan jasa koleksi dan distribusi pelayanan.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan juga ditekankan, dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan, daerah, dan pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah dapat dikenai sanksi pidana kurungan dan/atau denda.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2004 hingga 2014 memiliki peran penting dalam mengatur tata ruang, pembangunan perkotaan, sistem transportasi, penggunaan lahan, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan.