Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan sebuah regulasi yang mengatur tata cara pembangunan bangunan di wilayah Kabupaten Gresik. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pidana yang semula paling lama 6 bulan menjadi tidak lebih dari 3 bulan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Dalam peraturan ini, terdapat berbagai ketentuan terkait retribusi izin mendirikan bangunan, seperti tarif retribusi untuk berbagai jenis pekerjaan, balik nama ijin, legalisasi ijin, dan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pengawas Bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Gresik.

Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah terkait retribusi izin mendirikan bangunan dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pembangunan bangunan di Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasinya, peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan izin mendirikan bangunan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan izin, delegasi kewenangan pemberian izin oleh Bupati Gresik, serta persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan izin, seperti foto copy KTP, surat hak atas tanah, surat persetujuan tetangga, dan gambar bangunan/konstruksi. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan bangunan di Kabupaten Gresik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum yang berlaku.