Materi pokok yang diminta berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan perubahannya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2004. Peraturan tersebut mengatur tentang retribusi yang harus dibayarkan oleh setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat ketentuan mengenai izin gangguan yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang memenuhi syarat tertentu. Pasal 29 dari Peraturan Daerah tersebut mengatur sanksi pidana bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah tersebut dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan yang ada sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks hukum, peraturan daerah ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mendirikan atau memperluas bangunan usaha. Dengan adanya retribusi izin gangguan, diharapkan dapat mengurangi potensi bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar. Sanksi pidana yang diatur dalam peraturan tersebut juga menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku guna mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan pihak lain maupun daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan beserta perubahannya menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.